Apresiasi Untuk DPRD Provinsi Jambi Yang Mangkir Dari Panggilan Mahasiswa Dalam Dialog Terbuka Terkait Operasional Angkutan Batubara Oleh:Hendra Novitra Laoly Ketua Himpunan Mahasiswa Riau

Forum Komunikasi Paguyuban Mahasiswa (FKPM) Provinsi Jambi sukses menyelenggarakan dialog terbuka dengan tema “Dilema Operasional Angkutan Batubara, Bagaimana Solusinya?”. Dialog terbuka pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, mulai dari jam 20.00 WIB sampai jam 23.00 WIB.  Dengan Narasumber dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jambi yang di wakili oleh wakil direktur Lantas Polda Jambi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, dan Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi. Dialog terbuka yang di selenggarakan FKPM Provinsi Jambi mendapatkan hadiah yang begitu istimewa dari DPRD Provinsi Jambi yang tidak menghadiri dialog terbuka FKPM. Sehingga hal ini menjadi pertanyaan kita bersama, ada apa dengan bapak/ibu Dewan?



Dialog terbuka ini di latar belakangi dengan keresahaan kami mahasiswa dengan Operasional Angkutan Batubara yang sering ditemui beroperasi diluar jam operasional yakni jam 18.00 WIB s/d 06.00 WIB, jam 18.00 WIB secara aturan angkutan batubara dari lokasi tambang, tetapi pada kenyataanya sering ditemukan Angkutan Batubara pada jam 18.00 WIB sudah sampai di sekitaran Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko). Selain itu Kantong Parkir Untuk Angkutan Batubara yang masih kurang menyebabkan kemacetan, Kondisi angkutan yang menyebabkan debu dan asap sangat mengganggu pengguna fasilitas umum dan kesehatan.

Tujuan FKPM Provinsi Jambi untuk pembangunan peradaban dan sebagai wadah kolaborasi serta berfokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Jambi juga sebagai dasar awal paguyuban-paguyuban yang tergabung di FKPM Provinsi Jambi. FKPM juga akan selalu konsisten untuk selalu mempertanyakan dan akan memberikan kritik maupun solusi kepada pemerintah Provinsi Jambi terkhususnya pada sektor Mineral dan Batubara (Minerba) yang merupakan sektor yang memberikan pemasukan keuangan daerah yang besar tetapi juga memberikan dampak negatif yang begitu besar jika sarana dan prasarana yang masih berbagi kepada masyarakat. Hal ini menjadi keresahan masyarakat yang pada hakikatnya bahwa keresahan masyarakat tidak dapat di  nilai dari rupiah. Maka dari itu dialog terbuka FKPM menjadi tempat berbagi solusi dan informasi terkait keseriusan Pemerintah Daerah dalam penanganan problematika Batubara di Provinsi Jambi.

Solusi pertama tentu bagaimana konsisten pemerintah dalam mengimpelemtasikan Peraturan Perundang-Undangan maupun Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dalam menertibkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan sopir Angkutan Batubara agar tidak kenyamanan masyarakat yang dilintasi oleh angkutan batubara. Kolaborasi semua Elemen juga menjadi faktor penting dalam implementasi dan pengawasan regulasi agar tercapainya bahwa aturan dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Solusi Kedua, bagaimana Dinas Perhubungan maupun kepolisian Membuat Papan Aduan Khusus disekitar lintas Angkutan Batubara, agar masyarakat dapat menggunakan Handphonenya untuk melakukan pengawasan, serta dapat memberikan informasi pelanggaran   jam operasional angkutan batubara. Hal ini mengarah pada kenyamanan aktivitas masyarakat. Pemerintah juga diharapkan dapat memperbanyak kantong-kantong parkir agar meminimalisir kemacetan yang disebabkan oleh angkutan batubara yang parkir di bahu jalan.

Solusi ketiga, segerakan realisasi jalan khusus Angkutan Batubara, yang secara penyataan Kadis Perhubungan Provinsi Jambi sudah di selesai sekitar 15 KM, dan diperkirakan akan selesai semua pada bulan Desember Tahun 2022. Konsisten dan komitmen serta keseriusan pemerintah Provinsi Jambi tentu menjadi pondasi awal untuk merealisasikan dan membebaskan kita semua dari problematika angkutan batubara. Tetapi, mangkirnya DPRD Provinsi Jambi dari dialog yang memberikan tanggapan dan informasi menjadi tolak ukur mahasiswa bahwa untuk hadir memberi tanggapan dan informasi saja tidak bisa, bagaimana untuk menuntaskan problematika angkutan batubara?.

Kesimpulannya, kami yang tergabung di FKPM memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi telah membuktikan bahwa serius dalam penanganan dan Penertiban Operasional Angkutan Batubara. Apresiasi juga kepada DPRD Provinsi Jambi yang telah mangkir dari panggilan mahasiswa semoga kita dapat dipertemukan dengan DPRD Provinsi Jambi di lain kesempatan. Tetap jaga konsisten dan komitmen serta memberi ruang untuk Masyarakat terlebih mahasiswa untuk berpartisipasi dalam pengawasan operasional angkutan batubara. (***)